Thursday, September 8, 2016

5 Jenis Perangkat Daerah Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5 Jenis Perangkat Daerah Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah Provinsi 
Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Sekretariat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD Provinsi 

Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi. Sekretariat DPRD provinsi  dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Sekretaris DPRD provinsi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

3. Inspektorat Daerah Provinsi 
Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah provinsi dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Dinas Daerah Provinsi 
Dinas Daerah provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.Badan Daerah Provinsi 
Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Comments 0

Silahkan berkomentar dengan sopan !!!
EmoticonEmoticon