Ads (728x90)

( 36 ) Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, ( 37 ) (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. QS An-Nisaa


III. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN BAPEDAL


A. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP / AMDAL

  1. Kep Men LH No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
  2. Kep Men LH No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
  3. Kep Men LH No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
  4. Kep Men LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan
  5. Kep Men LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan
  6. Kep Men LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tatakerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  7. Kep Men LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  8. Kep Men LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
  9. Kep Men LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  10. Kep Men LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
  11. Kep Bapedal No. 299 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  12. Kep Bapedal No. 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantau Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pementau Lingkungan (RPL)
  13. Kep Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  14. Kep Men LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pementauan Lingkungan Hidup
  15. Kep Men LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
  16. Per Men LH No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  17. Per Men LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  18. Per Men LH No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan / Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  19. Per Men LH No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  20. Per Men LH No. 6 Tahun 2008 tantang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  21. Per Men LH No. 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
  22. Per Men LH No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2009 tentang penunjukkan lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal
  24. Per Men LH No. 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  25. Per Men LH No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah
  26. Per Men LH No.07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kopetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  27. Per Men LH No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan surat pernyataan kesanggupan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup
  28. Permen LH No. 14 tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagui usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup
  29. Per Men LH No.15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan tatacara lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  30. PUU TA 2010\PermenNo.17thn2010-AuditLingkungan.pdf
  31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
  32. Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan
  33. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
  34. Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen Lingkungan


B. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

  1. Kep Men LH No. 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasi)
  2. Kep Men LH No. 35A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dilingkup Kegiatan Prokasih
  3. Kep Men LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  4. Kep Men LH No. 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
  5. Kep Men LH No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
  6. Kep Men LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  7. Kep Men LH No. 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Kep Men LH No.42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  8. Kep Men LH No. 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
  9. Kep Men LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
  10. LAMPIRAN Kep Men LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
  11. Kep Men LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah IndustriMinyak Kelapa Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
  12. Kep Men LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
  13. Kep Men LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
  14. Kep Men LH No. 111/MENLH/2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air
  15. Kep Men LH No. 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik
  16. Kep Men LH No. 113/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batubara
  17. Kep Men LH No. 114/MENLH/2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
  18. Kep Men LH No. 115/MENLH/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
  19. Kep Men LH No. 142/MENLH/2003 tentang Perubahan Atas Kep Men LH No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
  20. Kep Men LH No. 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kep Men No. 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  21. Kep Men LH No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga Menteri Negara Lingkungan Hidup
  22. Per Men LH No. 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan
  23. Per Men LH No. 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pertambangan Bijih Timah
  24. Per Men LH No. 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pertambangan Bijih Nikel
  25. Per Men LH No. 10 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Vinyl Chloride monomer dan Poly vinyl Chroloride
  26. Per Men LH No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Penetapan Kelas Air
  27. Per Men LH No. 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
  28. Per Men LH No. 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran
  29. Per Men LH No. 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Pengolahan Perikanan
  30. Per Men LH No. 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Petrokimia Hulu
  31. Per Men LH No. 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Rayon
  32. Per Men LH No. 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan Industri Purified Terephthalic
  33. Per Men LH No. 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata cara Pengelolaan air Limbah bagi usaha dan / atau kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan cara Injeksi
  34. Per Men LH No. 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut
  35. Per Men LH No. 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa
  36. Per Men LH No. 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Daging
  37. Per Men LH No. 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai
  38. Per Men LH No. 16 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
  39. Per Men LH No. 3 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air
  40. Per Men LH No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal
  41. Per Men LH No. 9 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu
  42. Per Men LH No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar
  43. Per Men LH No. 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi
  44. Per Men LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
  45. Per Men LH No. 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi
  46. Per Men LH No. 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk
  47. Per Men LH No.34 Tahun 2009 tentang Baku mutu air limbah bagi usaha dan / atau kegiatan pertambangan bjih bauksit
  48. Per Men LH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Menteri Negara Lingkungan Hidup
  49. Per Men LH No.03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
  50. Per Men LH No.04 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng
  51. Per Men LH No.05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula
  52. Per Men LH No. 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu
  53. Permen LH No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Minyak Bumi
  54. PerMENLH No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah


C. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

  1. Kep Men LH No. 35 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
  2. Kep Men LH No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
  3. Kep Men LH No. 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru
  4. Kep Men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
  5. Kep Men LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
  6. Kep Men LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
  7. Kep Men LH No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara
  8. Kep. Bapedal No. 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
  9. Kep. Bapedal No. 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara
  10. Kep Men LH No. 129/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
  11. Kep Men LH No. 141/MENLH/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production)
  12. Kep Men LH No. 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk Menteri Negara Lingkungan Hidup
  13. Kep Men LH No. 252 Tahun 2004 tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Menteri Negara Lingkungan Hidup
  14. Per Men LH No. 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
  15. Per Men LH No. 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
  16. Per Men LH No. 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Keramik
  17. Per Men LH No. 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Industri Carbon Black
  18. Per Men LH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
  19. Per Men LH Nomor 4 tahun 2009 tentang AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
  20. Per Men LH No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
  21. Per Men LH No. 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan / Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
  22. Per Men LH No.35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon
  23. Per Men LH No. 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian pencemaran udara di daerah
  24. Permen LH No. 4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan



D. PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LAUT

  1. Kep Men LH No. 45 Tahun 1996 tentang Program Pantai Lestari
  2. Kep Men LH No. 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
  3. Kep Bapedal No. 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
  4. Kep Men LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (Lampiran I) (Lampiran II) (Lampiran III)
  5. Kep Men LH No. 179 Tahun 2004 tentang Ralat Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut
  6. Kep Men LH No. 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baru Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
  7. Kep Men LH No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
  8. Per Men LH No. 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut


E. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

  1. Kep Men Lh No. 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di daratan
  2. Per Men LH No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.
  3. Per Men LH No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas rakyat
  4. PerMen LH No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup
  5. Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup


F. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

  1. Kep No. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpangan Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Kep No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  3. Kep No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
  4. Kep No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3
  5. Kep No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  6. Kep No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3
  7. Kep No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
  8. Edaran Kep. BAPEDAL No. 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
  9. Kep No. 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
  10. Kep No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3
  11. Kep No. 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Limbah B3
  12. Kep Men No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
  13. Per Men LH No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  14. Per Men LH No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  15. Per Men LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
  16. Per Men LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
  17. Per Men LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  18. Per Men LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
  19. Per Men LH No.33 Tahun 2009 tentang Tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun
  20. Per Men LH No.02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single window di kementerian Lingkungan Hidup
  21. Permen LH Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan



G. ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

  1. Kep Men LH No. 148 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
  2. Kep Men LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Menteri Negara Lingkungan hidup
  3. Per Men LH No. 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau
  4. Per Men LH No. 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
  5. Per Men LH No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi
  6. Per Men LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  7. Per Men LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  8. Per Men LH Nomor 1 tahun 2009 tentang Program Adipura
  9. Per Men LH No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata
  10. Per Men LH No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
  11. Per Men LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
  12. Per Men LH No. 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10A Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Kegiatan Debt For Nature wap (DNS) Dengan Pemerintah Jerman Untuk Investasi Lingkungan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
  13. Kep Men LH No. 230 Tahun 2009 tentang Dewan Pertimbangan Penghargaan Adiwiyata
  14. Kep Men LH No. 232 Tahun 2009 tentang Penerima Penghargaan Adiwayata Tahun 2009
  15. Per Men LH No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  16. Per Men LH No.08 Tahun 2010 Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan



IV. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

  1. Kep Men LH No. 07/MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
  2. Kep Men LH No. 56/MENLH/2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
  3. Kep Men LH No. 58/MENLH/2002 tentang Tata Cara Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota
  4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/02 Perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
  5. Keputusan Bersama Kementerian LH, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Kejaksaan, Kepolisian. (SATU ATAP) No. KEP-04/MENLH/04/2004, KEP. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  6. Peraturan menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
  7. Permen LH Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
  8. Permen LH Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang PROPER
  10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 180 Tahun 2014 tentang Hasil PROPER 2013-2014



V. KEANEKARAGAMAN HAYATI

  1. Per Men LH No. 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
  2. Permen LH Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ekolabel



V. BANK SAMPAH

  1. Per Men LH No. 13 Tahun 2012 tentang Bank Sampah


Post a Comment

Blogger

Silahkan berkomentar dengan sopan !!!